1.
Menurut Wikipedia
E-Procurement adalah pembelian business-to-business (B2B)
dan penjualan barang dan jasa melalui internet maupun sistem-sistem informasi
dan jaringan lain, seperti Electronic Data Interchange (EDI) dan Enterprise
Resource Planning (ERP). Sebagai sebuah bagian penting dari banyak situs B2B,
E-Procurement juga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain misalnya
supplier exchange. Secara khusus, situs-situs web E-Procurement memungkinkan
user yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual
barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat
menentukan harga atau mengundang tawaran. Transaksi-transaksi dapat dimulai dan
diakhiri. Pembelian yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan customer
untuk diskon jumlah atau penawaran khusus. Software E-Procurement memungkinkan
otomatisasi beberapa pembelian dan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang
berpartisipasi berharap dapat mengendalikan inventori-inventori secara lebih
efektif, mengurangi biaya pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufaktur.
E-Procurement diharapkan dapat diintegrasikan dengan tren Supply Chain
Management yang terkomputerisasi.
2.
Menurut Australian Government Information Management, AGIMO
E-Procurement merupakan pembelian antar-bisnis
(business-to-business, B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet.
3.
Menurut daftar kata X-Solutions
E-Procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan
(procurement) atau pembelian secara elektronik. E-Procurement merupakan bagian
dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet
yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. E-Procurement tidak hanya terkait
dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi
elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok.
Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk
tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan
dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut.
Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi
manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur
pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai.
Sedangkan procurement system adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian
secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.
4.
Menurut daftar kata Siemens
E-Procurement atau e-purchasing adalah pengadaan yang
menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang lain.
Sistem E-Procurement memusatkan pada platform (perangkat keras maupun lunak)
komersial bagi para pembeli.
Keuntungan utama E-Procurement meliputi menghemat uang,
waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan
tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional
biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan
sejumlah besar waktu dan uang. Dalam beberapa contoh, biaya pemrosesan
berkurang sebesar 85%. E-Procurement merupakan komponen besar dalam e-commerce B2B modern dan dapat
diterapkan pada spektrum luas industri dan pasar. Banyak perusahaan telah
menerapkan E-Procurement dengan sukses, memperoleh keuntungan hingga jutaan
dolar AS. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat menikmati
pengembalian yang mencapai 300% dari investasi awal dalam hanya tiga tahun.
Jumlah keberhasilan yang meningkat menunjukkan pertumbuhan pengakuan akan
keuntungan E-Procurement. Hal ini menandakan sebuah optimisme terhadap
otomatisasi meskipun dalam perlambatan ekonomi dunia. Beberapa perusahaan telah mengadopsi otomatisasi pada semua tahap dari
proses suplai untuk memaksimalkan keuntungan E-Procurement. E-Procurement
terutama diterapkan pada pembelian barang-barang kecil dan tidak mahal seperti
perlengkapan kantor. Pendekatan tradisional masih disukai untuk produk yang
lebih mahal seperti permesinan industri kompleks. Meskipun demikian,
perusahaan-perusahaan secara meningkat mengakui manfaat pengadaan bahan secara
online. Pengadaan secara online membantu organisasi-organisasi untuk merancang
rencana yang optimal untuk memanage rantai pasokan (supply chain). Keuntungan E-Procurement tidak hanya
meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses.
Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada
pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang
biasanya terdapat dalam supply chain. Keuntungan E-Procurement meliputi
pengurangan biaya overhead seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali
inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem E-Procurement membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan
data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak
langsung. Data ini memungkinkan mereka melakukan pembelian besar dan
bernegosiasi dengan para pemasok untuk diskon yang lebih besar. Daripada
sepuluh departemen independen berbeda, misalnya, membeli suatu produk tertentu
dalam jumlah kecil, suatu sistem pengadaan yang terpusat dan terhubung dengan
baik dalam organisasi akan membantu melacak kebutuhan secara periodik untuk
produk tersebut dan pemesanan pembelian besar dapat disusun sesuai kebutuhan.
Jika perusahaan dapat dengan mudah menunjukkan kepada pemasok bahwa ada
permintaan yang konsisten, hal itu dapat mengatur pesanan pembelian. Lebih
lanjut, dengan menghubungkan seluruh pesanan untuk bagian-bagian tertentu dan
suplai melalui rute yang ditentukan, perusahaan pembeli dapat mengurangi jumlah
transaksi yang diperlukan untuk barang-barang tersebut.
 |
GARUDA
INDONESIA
|
|
|
Perkembangan
E-procurement
Perjalanan e-procurement di Indonesia
Tonggak
pengembangan e-procurement di Indonesia dimulai tahun 2003 dengan terbitnya
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Keppres ini, pengadaan mulai dimungkinkan
diproses dengan memanfaatkan sarana elektronik.
Walaupun sudah dimungkinkan dari segi regulasi pengadaan, perkembangan
penggunaan e-procurement di instansi pemerintah belum menunjukkan kemajuan yang
berarti. Hanya di beberapa BUMN yang mulai menerapkan kebijakan e-procurement.
Tahun 2004, dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, Bappenas mendapat tugas untuk melakukan pilot project
implementasi e-procurement. Pilot project berhasil dimulai dan dilakukan di 2
kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional) dan 5
provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan
Gorontalo), serta secara sukarela oleh Provinsi DIY dan Provinsi Riau
Kepulauan, Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta.
Dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 7 Desember 2007 dibentuk. Tugas pengembangan
e-procurement dilanjutkan oleh LKPP mulai pertengahan 2008.
Dari tahun 2003 sampai dengan 2007 perkembangan penerapan e-procurement dapat
dikatakan sangat lamban. Bila mengacu framework MDB 2004, periode ini disebut
dengan fase persiapan implementasi.
Tahap perkembangan berikutnya terjadi selama periode 2009-2010. Pada periode
ini, LPSE berkembang dari 11 LPSE pada tahun 2008, menjadi 33 LPSE pada tahun
2009 dan 135 LPSE pada akhir 2010. Pada periode ini terjadi lompatan
eksponensial baik pada segi jumlah layanan (LPSE) maupun nilai transaksinya.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kebijakan
e-procurement memasuki tahap yang lebih “solid”. Dalam Perpres ini
e-procurement ditempatkan dalam satu bab pengaturan tersendiri dengan arah
kebijakan yang jelas.
Mulai tahun 2012 semua instansi wajib menerapkan e-procurement, dan mulai 2011
seluruh pengumuman lelang dilakukan secara elektronik melalui website portal
pengadaan nasional (http://www.inaproc.lkpp.go.id/) menggantikan pengumuman di surat kabar nasional dan surat
kabar provinsi.
E-Procurement
Bagi Pemerintah
E-Procurement
adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian definisi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus
2010.
Pengadaan secara elektronik atau e-procurement tersebut diperlukan agar
Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan
baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.
Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan
kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan
biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan
publik.
Secara spesifik, dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan
untuk:
1.
Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas;
2.
Meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat;
3.
Memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan;
4.
Mendukung proses monitoring dan audit;
dan
5.
Memenuhi kebutuhan akses informasi
yang real time.
Hal
tersebut sejalan dengan upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan secara spesifik Presiden RI
melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2004, telah menginstruksikan
secara tegas kepada (1) Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, (2) Jaksa Agung
Republik Indonesia, (3) Panglima Tentara Nasional Indonesia, (4) Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, (5) Para Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen, (6) Para Gubernur, dan (7) Para Bupati dan Walikota: Untuk
melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran
dan pemborosan penggunaan keuangan negara, baik yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Perlu pula dijelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 6
Agustus 2010, maka Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak
tanggal 1 Januari 2011, dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010.
Beberapa
BUMN yang telah menggunakan e-procurement:
https://eproc.pertamina.com/
http://eproc.pln.co.id/
